Hubungan Kekuasaan Eksekutif dengan Cabang Kekuasaan Lain

Contoh.org – Hubungan Kekuasaan Eksekutif dengan Cabang Kekuasaan Lain

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”.

Bangsa Indonesia yang memiliki komposisi penduduk beragam, baik dari suku, agama, ras, dan sebagainya membutuhkan sistem pemerintahan yang kuat dan stabil.

Sistem pemerintahan parlementer yang pernah diterapkan pada masa lalu tidak membawa stabilitas pemerintahan akibat seringnya pergantian kabinet.

Pasca-amandemen UUD 1945, kelembagaan sistem pemerintahan presidensial mengalami penguatan.

Setidaknya ada 4 hal utama yang memperkuat kelembagaan sekaligus pemurnian sistem pemerintahan presidensial di Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Pertama, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, sehingga masa jabatannya tetap (pasal 7).

Kedua, penguatan posisi parlemen dengan harapan fungsi cheks and balance dapat berjalan ketika berhadapan dengan lembaga eksekutif (pasal 22).

Ketiga, kelembagaan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung (pasal 6A).

Keempat, presiden dan wakil presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen secara politik (pasal 7A).

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia adalah rakyat.

Pelaksanaannya berlandaskan pada Pancasila (sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan) dan berlandaskan pada UUD 1945 (Pasal 1 ayat 2; kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar), serta dijalankan oleh lembaga-lembaga Negara.

Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD 1945.

Hubungan Kekuasaan Eksekutif dengan Cabang Kekuasaan Lain

Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

1) Pembagian kekuasaan secara horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif).

Berdasarkan UUD 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara di lakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat.

Pembagian menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut.

a) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam menyelenggarakan kekuasaannya, presiden dibantu wakil presiden dan menteri.

b) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang.

Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945:

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

c) Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, pembagian kekuasaan secara horizontal pada pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (kepala daerah/wakilnya) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi (gubernur/wakil gubernur) dan DPRD provinsi.

Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/kota.

2) Pembagian kekuasaan secara vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten, dan kota).

Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat.

Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/ kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya.

Hubungan Kekuasaan Eksekutif dengan Cabang Kekuasaan Lain

a) Hubungan Presiden dan MPR

Hubungan antara kedua lembaga negara ini terkait dengan 3 hal yaitu:

Pertama, kewenangan MPR melakukan pemakzulan terhadap presiden dalam masa jabatannya (dengan syarat-syarat tertentu).

Kedua, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden karena kekosongan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatan;

Ketiga, pengucapan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu.

b) Hubungan Presiden dan DPR

Hubungan antara kedua lembaga negara ini terkait dengan 4 hal yaitu:

Pertama, pembentukan UU dan PERPPU.

Kedua, pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Ketiga, pengangkatan dan penerimaan duta besar.

Keempat, pemberian amnesty dan abolisi.

Sebagian hubungan tersebut terkait dengan pelaksanaan hak prerogatif Presiden.

Dengan adanya keterlibatan DPR diharapkan menjadi fungsi kontrol dan pengawasan.

c) Hubungan Presiden dan DPD

Hubungan langsung antara Presiden dan DPD secara teoritik tidak ada, kecuali hubungan administrasi yakni terhadap pengangkatan anggota DPD dengan surat keputusan presiden.

Semua hubungan Presiden dan DPD harus melalui pintu DPR.

Dan pelaksanaan kewenangan DPD harus melalui DPR, misalnya:

Pertama, pengajuan RUU tertentu terkait daerah.

Kedua, melakukan pembahasan RUU tertentu terkait daerah.

Ketiga, pemberian pertimbangan atas RUU tertentu.

Keempat, pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu terkait daerah.

d) Hubungan Presiden dan MK

Hubungan Presiden dengan MK terkait dengan4 hal yaitu:

Pertama, pengujian UU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

Kedua, sengketa kewenangan antara Presiden dengan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara RI Tahun 1945.

Ketiga, pembubaran partai politik.

Keempat, proses pemakzulan Presiden.

e) Hubungan Presiden dan MA

Hubungan antara kedua lembaga negara ini terkait dengan 4 hal yaitu:

Pertama, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Kedua, pemberian grasi dan rehabilitasi.

Ketiga, penetapan hakim agung.

Keempat, pengucapan sumpah presiden di luar sidang MPR atau DPR.

f) Hubungan Presiden dan BPK

Hubungan antara Presiden dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada yang bersifat langsung dan tidak langsung.

Hubungan tidak langsung terkait dengan:

Pertama, posisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai mitra DPR dalam melakukan fungsi pengawasan.

Kedua, penyampaian hasil kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada badan-badan penegak hukum yang secara struktural berada di bawah Presiden.

Sementara hubungan langsung terkait dengan pelantikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Presiden.

g) Hubungan Presiden dan KY

Hubungan kedua lembaga negara ini bersifat administratif belaka, yakni terkait dengan:

Pertama, pengangkatan anggota Komisi Yudisial (KY).

Kedua, pemberhentian anggota Komisi Yudisial (KY).

Kedudukan presiden dikaitkan dengan dengan dua macam hubungan tersebut adalah sebagai kepala administrasi pemerintahan tertinggi.

Demikian ulasan materi Hubungan Kekuasaan Eksekutif dengan Cabang Kekuasaan Lain.

Semoga ulasan maerti di atas dapat menambah wawasan kita terhadap sebagian dari sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Tinggalkan Komentar